Pemangkasan anggaran publikasi pemerintah berdampak pada media massa. Inpres No.1/2025 mengarahkan pengurangan anggaran besar-besaran, termasuk sektor media.
Namun, Humas Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sorotan terkait penggunaan anggaran fantastis. Dalam 6 bulan terakhir, Humas Kemensos diduga menerima anggaran lebih dari miliaran rupiah.
Kalangan wartawan mengeluhkan sulitnya konfirmasi dengan jajaran Humas Kemensos. Meski anggaran publikasi media besar, Humas Kemensos enggan menjawab telepon atau pesan WhatsApp dari wartawan.
"Sikap pejabat publik di Humas Kemensos RI sangat tidak elok. Pejabat publik harusnya kooperatif dan memberi klarifikasi detail, menjawab pertanyaan publik, apalagi konfirmasi dari wartawan karena wartawan itu penyalur informasi," ujar Ali, Pengamat Publik dan Senior Wartawan, Senin (11/08/25).
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, "Bila pejabat itu tidak mau menjawab konfirmasi dari wartawan, lebih baik mundur saja dari jabatannya, atau mengajukan pensiun dini."
Padahal, wartawan harus melakukan konfirmasi ke narasumber dan melakukan check and recheck kebenaran informasi sebelum menerbitkan berita.
Data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menunjukkan rincian alokasi anggaran ke media bervariasi.
Red
Social Footer