RSUD Kota Bogor sedang mengalami krisis manajemen serius. Pada 2024, RSUD tercatat memiliki utang Rp93 miliar, termasuk utang belanja pegawai Rp2,7 miliar. Diduga, dari sekitar 1.500 pegawai, 500 di antaranya adalah tenaga titipan yang membebani anggaran tanpa memberikan kontribusi nyata pada pelayanan kesehatan.
Ketua KPP Bogor Raya, Benni Sitepu, mendesak Wali Kota Bogor untuk mengevaluasi Dewan Pengawas RSUD Kota Bogor agar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan tidak terlalu banyak, sehingga tidak membebani anggaran dengan gaji yang besar.Senin(18/8).
Fakta ini menunjukkan kegagalan total manajemen RSUD Kota Bogor dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia.
Beni Sitepu menegaskan bahwa akar masalah ada pada pimpinan tertinggi RSUD.
“Direktur RSUD Kota Bogor tidak hanya gagal mengelola manajemen rumah sakit, tetapi juga diduga membiarkan praktik titipan pegawai yang merugikan keuangan daerah. RSUD adalah tempat pelayanan kesehatan masyarakat, bukan ladang bancakan. Kami mendesak Wali Kota Bogor segera mencopot Direktur RSUD Kota Bogor dari jabatannya!” tegas Beni Sitepu.
TUNTUTAN KPP BOGOR RAYA:
1. Copot dan evaluasi total Direktur RSUD Kota Bogor.
2. Audit menyeluruh struktur pegawai RSUD, terutama tenaga titipan yang membengkakkan anggaran.
3. Hentikan praktik titipan pegawai yang merusak profesionalitas dan pelayanan publik.
4. Selamatkan RSUD Kota Bogor dari krisis manajemen dan beban utang.
KPP Bogor Raya menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, Pemerintah Kota Bogor dianggap melindungi praktik kotor yang merugikan masyarakat.
Vid
Social Footer