Kawasan wisata Puncak kini dihadapkan pada ancaman krisis ganda: ekonomi dan keamanan. Rencana pembongkaran 33 unit usaha mitra Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PTPN, yang digulirkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan dalih pemulihan ruang terbuka hijau, diprediksi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Bagi ribuan pekerja, kebijakan ini berarti hilangnya mata pencaharian. Namun dampaknya tidak berhenti pada urusan dapur. Bayang-bayang kriminalitas kini menjadi ancaman nyata bagi warga dan citra Puncak sebagai destinasi wisata unggulan.
“Kalau ribuan orang kehilangan penghasilan, kita bicara bukan hanya soal perut, tapi soal bertahan hidup dengan segala cara. Kalau situasi ini meledak, keamanan Puncak akan ikut runtuh,” kata seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.Senin (11/8)
Pengalaman di banyak daerah membuktikan, pengangguran adalah salah satu pemicu utama peningkatan kejahatan. Penelitian di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan dapat menjelaskan hingga 44% variasi angka kriminalitas. Lonjakan pengangguran sering diikuti peningkatan kejahatan properti seperti pencurian, perampokan, hingga penipuan.
Kondisi ini bisa lebih buruk di daerah wisata seperti Puncak, di mana keamanan adalah modal utama untuk menarik wisatawan. Begitu citra aman terganggu, arus wisata bisa anjlok, memicu efek domino penurunan ekonomi dan stabilitas sosial.
Joe Salim, Kadiv Pengusaha dan Business Development, perwakilan Karukunan Warga Puncak (KWP), menegaskan bahwa pemulihan lingkungan memang penting, namun harus dibarengi dengan solusi bagi masyarakat.
“Kami mendukung pelestarian alam, tapi kebijakan ini harus diimbangi dengan mitigasi sosial. Menyelamatkan pohon itu baik, tapi jangan sampai manusia yang hidup di bawahnya mati pelan-pelan. PHK besar-besaran tanpa solusi akan memunculkan masalah sosial baru, termasuk kriminalitas,” tegasnya.
Joe juga menilai perlu ada koordinasi lintas kementerian dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, hingga aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial ini.
“Kalau dibiarkan, angka kriminal akan tumbuh lebih cepat daripada pohon yang ingin kita selamatkan,” ujarnya.
Masyarakat Puncak mendesak perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mereka berharap kebijakan penutupan usaha disertai dengan solusi lapangan kerja baru, pengamanan wilayah, dan program pemulihan ekonomi warga.
Kini, Puncak berada di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memulihkan lingkungan. Di sisi lain, ada ancaman nyata terhadap kesejahteraan warga, keamanan, dan masa depan pariwisata.
Masyarakat menunggu langkah pemerintah. Apakah negara akan hadir dengan kebijakan yang melindungi alam sekaligus manusia, atau membiarkan kawasan ini jatuh ke jurang krisis ekonomi dan kriminal yang sulit dipulihkan?
Penulis : Joe Salim
Social Footer