Menurut Hasbil, legalitas dokumen pendidikan Jokowi telah dinyatakan tuntas sejak proses pemeriksaan berkas pencalonan di Komisi Pemilihan Umum, baik saat maju sebagai kepala daerah maupun sebagai presiden.
Pernyataannya disampaikan melalui akun X miliknya @Hasbil_Lbs pada 28 November 2025, di mana ia menuliskan bahwa polemik itu tidak pernah menjadi perhatiannya.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi KPU merupakan prosedur baku yang sudah dilewati Jokowi ketika mencalonkan diri, sehingga perdebatan lanjutan dianggapnya tidak relevan.
Hasbil turut menepis anggapan yang mencoba mengaitkan Partai Demokrat dengan figur Roy Suryo, yang kerap muncul dalam isu tersebut.
Ia menjelaskan bahwa saat dirinya masuk dalam kabinet di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY, Roy Suryo sudah tidak lagi berada dalam struktur DPP Partai Demokrat.
Hasbil mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya bahkan tidak mengenal Roy Suryo karena saat ia bergabung, posisi Roy sudah tidak berada di kepengurusan partai.
Terkait status tersangka yang diberikan kepolisian kepada Roy Suryo dan sejumlah pihak lain, Hasbil memilih menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada proses hukum.
Ia menyampaikan bahwa jalannya persidangan nantinya akan memperjelas duduk perkara sehingga fakta hukum dapat tampil secara utuh.
Hasbil menilai tidak tepat apabila ada pihak yang mencoba menarik Partai Demokrat ke dalam pusaran isu yang terus bergulir ini.
Menurutnya, narasi yang mencoba mencampuradukkan Demokrat dengan polemik tersebut hanyalah pendapat pribadi pihak tertentu.
Di sisi lain, pegiat media sosial Herwin Sudikta menilai bahwa isu ijazah telah bergeser jauh dari pokok bahasan pendidikan dan kini lebih menyerupai alat politik menjelang persiapan Pilpres 2029.
“Politik Ijazah, siapa sebenarnya yang untung?,” ujar Herwin kepada salah satu media pada Jumat, 28 November 2025.
Herwin juga menyoroti kecenderungan sebagian publik yang terlalu cepat menuding PDIP sebagai pihak di balik munculnya kembali isu tersebut.
Menurutnya, PDIP justru menjadi pihak yang paling dirugikan apabila polemik itu terus meluas mengingat dua periode sebelumnya partai tersebut mengusung Jokowi sebagai presiden.
Sementara itu, Partai Demokrat terlihat lebih tenang mengikuti dinamika, terutama ketika kondisi politik Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bisa terdampak jika citra Jokowi terus melemah.
Herwin menilai situasi itu secara tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi Agus Harimurti Yudhoyono untuk melangkah menuju pertarungan Pilpres 2029.
“Isu ijazah palsu ini bukan tentang pendidikan semata, tapi tentang suksesi. Yang sedang dipertaruhkan bukan ijazah, tapi siapa yang duduk di kursi 2029,” pungkas Herwin.(*)
Social Footer