Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, memberikan catatan kritis terhadap capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto. Meski mengapresiasi percepatan pembangunan jalan dan fasilitas publik, ia memperingatkan agar pembangunan fisik tidak dijadikan alat untuk menutupi celah prosedural.
Sorotan pada Tata Kelola Proyek
Rizwan menekankan bahwa sebelum berbagai proyek infrastruktur rampung, terdapat dinamika mekanisme yang sempat menuai polemik di kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik. Ia menilai ada indikasi tarik-menarik kepentingan dalam proses pra-pembangunan yang perlu diaudit secara transparan.
"Secara kasat mata, pembangunan memang terlihat di berbagai titik. Namun, publik harus tetap kritis terhadap mekanisme yang berjalan di belakangnya. Jika proses awal sudah bermasalah secara prosedural, maka kemegahan infrastruktur tersebut hanya akan menjadi kosmetik kekuasaan," ujar Rizwan dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, transparansi dalam mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek adalah kunci agar pembangunan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran di akhir tahun.
Disiplin ASN: Urgensi Keadilan Tanpa Tebang Pilih
Selain isu infrastruktur, sorotan tajam juga diarahkan pada aspek moralitas dan disiplin birokrasi.
Mencuatnya kasus pemecatan ASN terkait dugaan perselingkuhan baru-baru ini dinilai Rizwan sebagai momentum untuk menguji nyali pemerintah dalam menegakkan aturan secara setara.
Ia menengarai adanya potensi ketimpangan sanksi antara ASN di tingkat staf dengan mereka yang berada di lingkaran strategis kekuasaan.
"Penegakan disiplin tidak boleh bersifat selektif. Jika sanksi tegas hanya dijatuhkan kepada mereka yang lemah secara posisi politik, sementara ada dugaan pelanggaran serupa di level yang lebih tinggi namun didiamkan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi moralitas birokrasi," tegasnya.
Rizwan menambahkan bahwa integritas ASN adalah fondasi utama kepercayaan publik. Tanpa penegakan aturan yang adil, slogan reformasi birokrasi hanya akan dianggap sebagai "sandiwara moral."
Menghindari "Bom Waktu" Kepercayaan Publik
Sebagai penutup refleksi akhir tahun, Rizwan mendesak Pemkab Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pengawasan proyek maupun pembinaan internal pegawai. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari beton yang berdiri, tetapi juga dari tegaknya supremasi aturan.
"Pembangunan fisik tidak akan bermakna jika integritas institusi runtuh. Kami mendesak agar kekuasaan tidak digunakan untuk memproteksi pelanggaran. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, maka apresiasi publik saat ini bisa berubah menjadi mosi tidak percaya di masa mendatang," pungkas Rizwan.
Red
Social Footer