Data menunjukkan kekayaan orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut bertambah sebesar Rp3,28 miliar, naik dari Rp9,3 miliar menjadi Rp12,6 miliar per laporan 31 Desember 2025. Kenaikan ini pun memicu gelombang tanya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Bukan Sekadar Iri, Tapi Bentuk Pengawasan
Menanggapi fenomena ini, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) sekaligus Ketua BPI KPN PA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, menilai reaksi skeptis netizen di media sosial adalah hal yang wajar. Menurutnya, publik saat ini sudah jauh lebih kritis dalam memantau gaya hidup dan aset para pemimpinnya.
"Komentar netizen yang mungkin terlihat sederhana, itu jangan dibaca berlebihan tapi juga jangan disepelekan. Itu bukan sekadar suara iseng, itu bahasa publik yang sedang mengingatkan bahwa mereka tidak sekadar menonton, tapi sedang mencatat," tegas Rizwan dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Sorotan pada Lonjakan Harta Bergerak
Salah satu poin yang memantik perhatian dalam laporan kekayaan tersebut adalah kenaikan pada pos harta bergerak lainnya. Meski Rizwan mengakui bahwa secara aturan hal tersebut sah dan tercatat dalam mekanisme resmi KPK, namun ada "jarak empati" yang dirasakan masyarakat.
"Masalahnya bukan pada sah atau tidak secara administratif, tapi pada sensitivitas sosial. Istilah-istilah administratif sering kali terasa asing bagi publik yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Di sinilah letak pentingnya komunikasi yang jujur dan kinerja yang nyata," tambahnya.
Kinerja Daerah Adalah Jawaban Mutlak
NGO KBB menekankan bahwa satu-satunya cara bagi pemerintah daerah untuk meredam persepsi negatif adalah dengan membuktikan kinerja yang berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pejabatnya. Jika jalanan masih rusak dan pengangguran masih tinggi, maka angka-angka di LHKPN akan selalu menjadi peluru kritik bagi publik.
"Kalau kinerja pemerintah daerah kuat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat, angka-angka kekayaan itu mungkin akan ditanggapi dengan lebih tenang. Tapi kalau jarak sosial masih terasa lebar, data sekecil apa pun akan memantik tafsir yang liar," jelas Rizwan.
Ia menutup dengan pesan bahwa kritik publik adalah bumbu demokrasi yang menyehatkan. “Demokrasi bukan soal semua orang harus setuju, tapi soal adanya ruang bagi perbedaan pendapat dan kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan,” pungkasnya.
(Red/NGO-KBB)
Social Footer