Aktivis GMPB, Ikbal, menyatakan bahwa penggelontoran dana masif ini berisiko menjadi beban yang tidak produktif karena tidak dibarengi dengan indikator kinerja dan evaluasi yang transparan. Menurutnya, penambahan dana sebesar 50 persen dalam satu tahun anggaran sangat rawan memicu pemborosan (budgetary slack) serta berpotensi menjerumuskan perangkat desa ke dalam masalah hukum akibat keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola dana besar secara mendadak.
Lebih lanjut, GMPB menyoroti adanya ketimpangan prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor. Anggaran tambahan ratusan miliar tersebut dianggap lebih mendesak jika dialokasikan untuk membiayai ribuan beasiswa, pembangunan rumah sakit tipe C, atau perbaikan jalan arteri yang rusak parah. "Uang rakyat bukan untuk eksperimen fiskal. Sangat kontradiktif jika pelayanan publik di tingkat kabupaten dipangkas, tapi hibah desa naik drastis tanpa syarat ketat," tegas Ikbal.
Menanggapi hal tersebut, para mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan audit kinerja terhadap penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Mereka menuntut agar skema bantuan tidak dipukul rata, melainkan berbasis prestasi dan status kemandirian desa. Langkah ini dinilai perlu guna menjaga likuiditas APBD dan memastikan stabilitas keuangan daerah tidak tergadai oleh kebijakan yang bersifat populis semata.
Gun
Social Footer