Oleh : L.Gunawan
Kabupaten Bogor kembali menjadi pusat perhatian. Narasi "Bogor Istimewa" yang gencar dipromosikan di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto terus memenuhi ruang publik melalui hiruk-pikuk pemberitaan. Namun, bagi masyarakat yang kritis, muncul pertanyaan mendasar: Apakah kemajuan ini adalah transformasi struktural yang nyata, atau sekadar polesan kosmetik birokrasi?
Antara Estetika Kota dan Kebutuhan Dasar
Harus diakui, wajah Kabupaten Bogor—khususnya pusat pemerintahan di Cibinong—mulai bersolek. Pembangunan tugu, pemasangan lampu hias tematik, hingga renovasi taman kota adalah langkah visual yang memberikan penyegaran. Wajah kota memang perlu ditata agar terlihat hidup dan berwibawa.
Namun, kepemimpinan yang kuat tidak boleh terjebak dalam "pembangunan kosmetik". Lampu hias yang berpijar dan tugu yang megah memang memanjakan mata, tetapi mereka tidak bisa mengurai kemacetan parah di Puncak, tidak bisa menghisap debu mematikan di Parung Panjang, dan tidak bisa menjamin ketersediaan ruang kelas bagi anak-anak di pelosok Sukajaya. Arsitektur kepemimpinan yang sesungguhnya bukan soal membangun monumen, melainkan membangun sistem pelayanan publik yang memanusiakan warga.
Sinergi KPK: Benteng Integritas atau Sekadar Tameng?
Langkah Bupati menggandeng KPK dalam pengawasan anggaran adalah strategi yang patut diapresiasi, sekaligus merupakan kewajiban moral mengingat sejarah kelam korupsi yang pernah menjerat kepemimpinan Bogor sebelumnya. Namun, integritas tidak bisa hanya dibangun dengan seremoni pelatihan antikorupsi atau digitalisasi aset (P-DAD) yang diklaim mencapai 85%.
Ujian sesungguhnya adalah bagaimana sistem ini menutup rapat celah "Korupsi dan "fee proyek" . Tanpa transparansi radikal pada proses pengadaan barang dan jasa, sinergi dengan KPK berisiko hanya menjadi stempel aman untuk menenangkan publik, sementara praktik di bawah permukaan tetap tidak tersentuh.
Paradoks Anggaran: Pusat Bersolek, Pinggiran Menjerit
Membangun Bogor tidak bisa hanya dilakukan dari balik meja di Tegar Beriman. Berdasarkan data anggaran infrastruktur 2025/2026, alokasi untuk jalan dan jembatan memang mencapai angka ratusan miliar rupiah. Namun, publik mencatat bahwa anggaran sebesar Rp104 Miliar untuk penanganan jalur tambang Parung Panjang seringkali bersifat reaktif—muncul setelah tekanan massa memuncak—bukan lahir dari perencanaan proaktif sejak awal.
Ada ketimpangan rasa yang nyata ketika tugu dan taman dibangun di pusat kota, sementara warga di wilayah Barat seperti Rumpin dan Cigudeg masih bertaruh nyawa di jalanan yang rusak dan dipenuhi truk tambang. Jika lampu hias tetap menyala di atas jalan beton yang cepat retak karena kualitas pengerjaan yang buruk, maka estetika tersebut justru akan menjadi ironi yang menyakitkan bagi rakyat.
Kesimpulan: Menanti Bukti di Balik Diksi
Rudy Susmanto memiliki modal politik yang besar dan energi yang luar biasa. Namun, ia harus waspada terhadap kepungan narasi "asal bapak senang" yang bisa meninabobokan realitas melalui pemberitaan yang terlalu memuja. Pemimpin yang hebat lahir dari kritik yang tajam, bukan dari pujian yang melambung.
Rakyat Bogor tidak butuh pemimpin yang hanya piawai menata cahaya lampu; mereka butuh pemimpin yang mampu memberikan "cahaya" pada kegelapan nasib para korban ketidakadilan pembangunan. "Bogor Istimewa" jangan sampai hanya menjadi slogan yang berpijar di lampu jalanan namun padam dalam pelayanan publik.
Keindahan tugu tidak akan pernah bisa menggantikan martabat warga yang hak-hak dasarnya—jalan yang layak, pendidikan yang terjangkau, dan pemerintahan yang bersih—masih belum terpenuhi sepenuhnya.(****)
Social Footer