Rizwan menilai, seruan ketertiban yang sering digaungkan pejabat daerah menjadi kehilangan relevansi ketika kewajiban dasar pemerintah kepada mitra kerja dan masyarakat terhambat.
"Pidato boleh merdeka, yel-yel boleh Pancasila tiga kali, tapi kontraktor yang menunggu pembayaran itu tidak bisa hidup dari slogan," ujar Rizwan dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Soroti Rangkap Jabatan dan Retorika
Kritik ini muncul setelah beredarnya video Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang juga menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor. Dalam video tersebut, Rudi mengajak kader menjaga keamanan dan mewujudkan Bogor yang "aman, adil, dan makmur".
Namun, menurut Rizwan, narasi heroik di atas panggung tidak sejalan dengan kondisi birokrasi yang tengah tersandung masalah finansial. Ia menyebut negara seolah sedang "ingkar janji" karena keterlambatan pembayaran proyek yang sudah jatuh tempo.
"Keamanan itu bukan hanya soal barisan ormas rapi dan seruan ketertiban. Keamanan juga soal kepastian hukum, kepastian bayar, dan kepastian bahwa negara tidak ingkar janji," tegasnya.
Kondisi 'Ruang Mesin' Pemkab Bogor
Rizwan juga menyinggung peran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang disebutnya sedang bekerja keras mengatasi fenomena kas kosong ini. Ia menganalogikan kondisi Pemkab Bogor saat ini seperti kapal yang tampak tenang namun bermasalah di bagian dalam.
"Sekda sibuk memadamkan api kas kosong, sementara di atas panggung kita disuguhi narasi Bogor yang adil dan makmur. Ini seperti mengatakan kapal aman, padahal ruang mesinnya sudah kemasukan air," sindir Rizwan.
Potensi Keresahan Sosial
Lebih lanjut, NGO KBB memperingatkan bahwa jika masalah ini berlarut-larut, hal tersebut justru akan menjadi sumber keresahan sosial yang nyata di tengah masyarakat.
"Kalau kontraktor kecil menjerit, pekerja harian tak digaji, dan proyek mangkrak karena negara telat bayar, itu justru menciptakan keresahan sosial. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang dijaga keamanannya?" ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Rizwan mendesak Pemkab Bogor untuk transparan mengenai kondisi keuangan daerah dan segera mencari solusi konkret.
"Bogor yang aman dan makmur tidak lahir dari instruksi, tapi dari tanggung jawab. Bukan dari mikrofon, melainkan dari komitmen yang dibayar lunas," pungkasnya.
Red
Social Footer