Bogor-VariaIndependen
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor rupanya belum lepas dari pantauan tim investigasi VariaIndependen.com.
Setelah sebelumnya media mengupas temuan BPK Jawa Barat tahun 2021 prihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Bogor yang mencantumkan bahwa DLH tidak menyetorkan uang Retribusi sampah ke Kas Daerah yang mencapai milyaran rupiah. Kini lagi-lagi BPK Jawa Barat membuka laporan hasil auditnya. Tercatat, DLH Kabupaten Bogor terindikasi penyalahgunaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai yang sangat fantastis.
Temuan BPK Jawa Barat semakin diperkuat dengan adanya statemen Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Yogi Ariananda saat bertemu VariaIndependen, Rabu (16/10/2024) di salah satu warung kopi bernuansa sederhana di area Cibinong, Kabupaten Bogor.
"Dalam auditnya BPK Wilayah Jawa Barat mendapati indikasi penyalahgunaan belanja BBM Solar pada Dinas Lingkungan Hidup milik Pemkab Bogor tersebut sebesar Rp 5.428.998.980,00 (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Ini tidak main-main, Kami juga telah mengkaji data hasil BPK Jawa Barat dari tahun ke tahun, tetapi selalu tidak ada penyelesaian bahkan kasus ini seperti hal biasa. Maka dari itu kami GMPRI akan bawa kasus ini ke tingkat Nasional, "tegas Yogi.
Lebih lanjut aktivis yang dikenal cukup vokal berorasi saat melakukan aksi demo mengatakan, tidak akan segan melaporkan kasus-kasus temuan BPK Jawa Barat itu kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bukan hanya itu, menurutnya temuan BPK Jawa Barat di tubuh DLH terindikasi adanya praktek Korupsi.
"Dengan Angka 5,4 Milyar yang sangat fantastis kami menduga adanya mafia BBM besar di daerah Kabupaten Bogor, hal ini senada dengan banyaknya pemberitaan tentang mafia solar di Kabupaten Bogor, "ujar Yogi.
"Temuan itu akan kami koordinasikan dengan DPP GMPRI, karena kasus kasus Korupsi di Kabupaten Bogor tidak pernah beres, maka dari itu kami berencana melaporkan kasus keuangan Pemkab Bogor kepada Kejagung, KPK dan Presiden sekaligus aksi di sekala nasional, " kembali Yogi menambahkan.
Sementara penilaian senada juga diutarakan Gunawan, Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bogor. "
"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Barat tidak main-main. Ini bukti carut marut keuangan di instansi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah selalu mendapat peringatan dari BPK Jawa Barat soal Laporan Keuangan Daerah setiap tahunnya, "ujar Gunawan yang juga mengaku pemuda asli Cibinong, Kabupaten Bogor.
Sekedar mengingatkan, sebelumnya, BPK Jawa Barat juga membidik laporan keuangan PT. PPE, dilanjutkan pelanggaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), PUPR, PT. Sayaga, Dishub, BPKAD, DKPP dan Dinas Pendidikan, teranyar BPK Jawa Barat menyoal Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Sebagai pemuda asli Kabupaten Bogor, saya mewakili masyarakat disini, berharap campur tangan Bupati terpilih dapat merubah kinerja para pejabat dinas. Yang terpenting adalah berantas korupsi, "pungkasnya.
Reporter: dst
Editor:why
Social Footer